PT Solid Gold Berjangka - Rencana pengendalian IMEI utk mencegah masuknya ponsel ilegal ke Indonesia tengah direalisasikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menyikapi hal itu, Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) sangat mendukung akan hal tsb.
"Kita keras dgn ilegal. Kominfo mendukung IMEI utk pengontrolan ponsel ilegal," tegas Menkominfo Rudiantara saat ditemui usai menghadiri peresmian Alibaba Cloud di Jakarta, (15/3/2018).
Hanya saja, Rudiantara ragu bila pelaksanaan pengendalian IMEI terealisasi April atau Mei. Sebab, byk hal teknis yg membuat pelaksanaannya masih lama.
"Soal pelaksanaan kapan itu terkait masalah teknis. Kita harus tanya kesiapan operator sudah sejauh mana, jg pada vendor. Kesiapannya mereka spt apa," jelasnya.
Tidak smp di situ, pemerintah jg harus memikirkan nasib IMEI lama. Jangan smp karena tidak terdaftar, jadi diblok begitu saja.
"Kalau IMEI baru diterapkan, IMEI lama bagaimana nasibnya, mau diblok? Ya nggakan. Itu harus dipikirin, stepnya spt apa, langkahnya spt apa," paparnya.
"Secara prinsip pengontrolan secara IMEI saya dukung. Hanya pelaksanaan kapan, kita harus bicarakan secara teknis," tutup pria berkacamata itu.
utk diketahui, Kemenperin se&g membuat sistem utk registrasi nomor IMEI. Mereka menggandeng Qualcomm, GSMA, Kominfo & Kementerian Perdagangan.
Apa yg dilakukan Kemenperin ini adalah bagian dari upaya mengurangi beredarnya ponsel ilegal di Indonesia. Pasalnya, dari 60 juta unit ponsel baru yg dijual di Indonesia, sebyk 20% atau 12 juta unit berstatus ilegal.
Hingga pertengahan tahun lalu, sudah ada 40 juta nomor IMEI yg tercatat di Kemenperin. Sedangkan total jumlah IMEI yg tercatat sejak 2013 hingga saat ini sekitar 500 juta.
"dgn pengolahan IMEI bersama Qualcomm, nanti ditindaklanjuti oleh Kominfo, sehingga pengolahan data yg ada dpt dimanfaatkan utk pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Sehingga peredaran produk ilegal dpt ditangani," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
